Memanfaatkan Potensi Lautan Aceh Besar Untuk Peningkatan Ekonomi Nelayan

Bumdesma , Koperasi Nelayan , Perikanan   

Boat Pulo Breuh. (Dok. Pribadi)

Equity.my.id - Aceh Besar, dengan panjang garis pantai 344 km dan luas perairan laut mencapai 2.796 km², menyimpan potensi perikanan tangkap yang luar biasa. Namun, di tengah pandemi himpitan ekonomi dari berbagai sektor, pemerintah daerah kini sedang giat mendorong sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Realita Kehidupan Pesisir: Angka Kemiskinan yang Mengejutkan

Di balik pesona alamnya yang menakjubkan dan kekayaan laut yang melimpah, kawasan pesisir Aceh menyimpan kenyataan yang kurang menyenangkan: tingginya angka kemiskinan yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang atau 15,97 persen dari total populasi. Ironisnya, angka ini justru meningkat dibandingkan dengan September 2017, di mana jumlah penduduk miskin mencapai 829 ribu orang atau 15,92 persen.

Sebuah Kontras yang Mengkhawatirkan

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana sumber daya laut yang luas dan melimpah tidak mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Sumber daya perikanan, yang seharusnya menjadi penopang ekonomi utama, belum mampu memberikan kesejahteraan yang diharapkan. Banyak nelayan yang masih hidup dalam kesulitan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meski mereka bekerja keras setiap harinya di laut.

Faktor Penyebab Kemiskinan di Wilayah Pesisir

1. Ketergantungan pada Sektor Perikanan: Banyak penduduk pesisir bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama pendapatan. Namun, kurangnya akses terhadap teknologi modern, keterbatasan alat tangkap, dan minimnya pelatihan membuat mereka sulit bersaing dan meningkatkan hasil tangkapan.

2. Distribusi BBM Subsidi yang Tidak Tepat: Distribusi BBM subsidi yang tidak merata dan sering tidak tepat sasaran menambah beban para nelayan. Mereka harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya, mengurangi margin keuntungan yang sudah tipis.

3. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas: Infrastruktur yang buruk, termasuk pelabuhan yang tidak memadai dan jalan yang rusak, menyulitkan nelayan dalam mengakses pasar dan menjual hasil tangkapannya. Kondisi ini memperburuk kesulitan ekonomi yang mereka alami.

4. Pendidikan dan Keterampilan yang Terbatas: Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat pesisir membuat mereka sulit mencari pekerjaan alternatif atau mengembangkan usaha yang lebih menguntungkan.

5. Minimnya Investasi di Sektor Kelautan: Kurangnya investasi di sektor perikanan dan kelautan oleh pemerintah dan swasta mengakibatkan terbatasnya pengembangan usaha dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan.

Upaya Pemerintah dan Tantangan ke Depan

Potensi Ikan Karang Segar Pulo Aceh. (Dok. Pribadi)

Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir, termasuk peningkatan akses BBM subsidi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

1. Optimalisasi Sumber Daya Laut: Perlu strategi yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut agar dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat pesisir.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dapat membantu masyarakat pesisir mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk diversifikasi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

3. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur, seperti perbaikan pelabuhan, jalan, dan fasilitas penyimpanan, sangat penting untuk mendukung akses ke pasar dan efisiensi usaha perikanan.

4. Pengawasan Distribusi BBM: Pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM subsidi diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai kepada nelayan yang membutuhkan.

Pulo Aceh: Potensi Terpendam di Tengah Samudera

Pulau Aceh, atau Pulo Aceh, terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Breueh dan Pulau Nasi, serta beberapa pulau kecil lainnya. Terletak di ujung barat laut Sumatera, pulau-pulau ini termasuk dalam Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar.

Meski memiliki 17 gampong yang tersebar di tiga kemukiman, potensi kawasan ini masih belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Profil dan Potensi Sektor Kelautan

• Luas Wilayah: 2.796 km²
• Garis Lintang dan Bujur: 503’1,2”- 5045’9,007” LU dan 95055’43,6”- 94059’50,13” BT
• Batas Wilayah:
  • Utara: Selat Malaka dan Kota Banda Aceh
  • Selatan: Kabupaten Aceh Jaya
  • Timur: Kabupaten Pidie
  • Barat: Samudera Hindia

Kendala BBM Subsidi: Nelayan yang Tertatih-Tatih

BBM subsidi menjadi tulang punggung aktivitas perikanan di banyak wilayah pesisir, termasuk di Pulo Aceh. Namun, ironi terjadi ketika bantuan yang seharusnya meringankan beban para nelayan justru menjadi kendala baru yang membuat mereka tertatih-tatih.

Berikut adalah gambaran masalah yang dihadapi dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan di Pulo Aceh.

Distribusi BBM yang Tidak Tepat Sasaran

BBM subsidi dirancang untuk membantu nelayan dalam menekan biaya operasional sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan penangkapan ikan. Sayangnya, di Pulo Aceh, penyaluran BBM subsidi sering kali tidak tepat sasaran. Berikut beberapa masalah yang mengemuka:

1. Penjualan Ilegal: BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan sering kali dijual ke pihak lain. Praktik penjualan ilegal ini menyebabkan harga BBM subsidi di tingkat nelayan menjadi lebih mahal, jauh dari harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pencatutan Nama Nelayan: Dalam beberapa kasus, nama nelayan digunakan untuk mengklaim BBM subsidi, padahal nelayan yang bersangkutan tidak pernah menerima bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan frustrasi di kalangan nelayan yang benar-benar membutuhkan.

3. Distribusi Tidak Merata: BBM subsidi sering kali tidak didistribusikan secara merata. Ada nelayan yang menerima dalam jumlah yang memadai, namun banyak juga yang hanya mendapat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Ketidakadilan ini membuat sebagian nelayan kesulitan untuk melaut.

Dampak Harga BBM yang Melambung

Harga BBM subsidi di Pulo Aceh bervariasi, namun cenderung jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Di lapangan, harga solar subsidi bisa mencapai Rp7.500 hingga Rp 9.000 per liter, sedangkan pertalite berada di kisaran Rp13.000 per liter (2022). Harga yang lebih tinggi ini berdampak langsung pada kehidupan nelayan:

1. Biaya Operasional Membengkak: Biaya bahan bakar adalah salah satu komponen terbesar dalam operasi penangkapan ikan. Dengan harga BBM yang tinggi, margin keuntungan nelayan semakin tergerus, mengurangi pendapatan yang mereka bawa pulang.

2. Penurunan Frekuensi Melaut: Karena biaya bahan bakar yang mahal, banyak nelayan terpaksa mengurangi frekuensi melaut. Kurangnya aktivitas ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan harian, tetapi juga mengurangi ketersediaan ikan di pasar lokal.

3. Ketergantungan pada Pinjaman: Untuk menutupi biaya operasional yang tinggi, beberapa nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga yang tinggi. Ketergantungan pada pinjaman ini menambah beban finansial dan membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang.

Kerjasama untuk Solusi BBM Subsidi

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Koperasi Mitra Utama Bahari berkolaborasi dengan Pertamina melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Besar. Kerjasama ini bertujuan untuk menyalurkan BBM subsidi dengan lebih tepat sasaran kepada nelayan di Pulo Aceh. Beberapa langkah yang diambil meliputi:

1. Peningkatan Pengawasan: Mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Ini termasuk pemantauan distribusi dan penggunaan BBM di lapangan.

2. Distribusi Terkoordinasi: Menyusun mekanisme distribusi yang lebih terkoordinasi, dengan melibatkan komunitas nelayan dan koperasi lokal. Hal ini diharapkan bisa meminimalisir praktik penjualan ilegal dan pencatutan nama.

3. Transparansi dan Sosialisasi: Meningkatkan transparansi dalam penyaluran BBM subsidi, dengan menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh nelayan tentang kuota dan proses penyaluran. Sosialisasi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan kesadaran nelayan terhadap hak mereka.

Keberhasilan dalam menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kehidupan nelayan di Pulo Aceh. Harga BBM yang lebih terjangkau akan menurunkan biaya operasional, meningkatkan margin keuntungan, dan mendorong lebih banyak nelayan untuk aktif melaut.

Selain itu, distribusi yang adil dan transparan akan membantu memperbaiki kepercayaan nelayan terhadap program bantuan pemerintah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan ekonomi wilayah pesisir.

Namun, upaya ini membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan bahwa BBM subsidi dapat menjadi solusi, bukan kendala, dalam mendorong kesejahteraan nelayan dan pengembangan sektor perikanan di Pulo Aceh.

Pembangunan yang Masih Tertinggal

Di Pulo Aceh, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, kawasan ini masih jauh dari kata maju. Program kerja yang dicanangkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) masih terus berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor kunci seperti perikanan, pariwisata, dan pengelolaan situs-situs sejarah.

Pengembangan Ekonomi: Jalan Terjal Menuju Kesejahteraan

1. Peluang Bisnis yang Terbatas: Karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, peluang bisnis di Pulo Aceh sangat terbatas. Kebanyakan penduduk masih bergantung pada sektor perikanan tradisional dan sedikit yang memiliki akses atau keterampilan untuk mengembangkan usaha di sektor lain seperti pariwisata atau perdagangan.

2. Investasi yang Minim: Minimnya investasi dari sektor swasta, baik dalam bentuk usaha lokal maupun skala besar, menambah sulitnya pertumbuhan ekonomi. Kurangnya dukungan dan insentif dari pemerintah juga membuat para investor ragu untuk mengembangkan usaha di wilayah ini.

3. Potensi Wisata yang Belum Dimanfaatkan: Pulo Aceh memiliki banyak potensi pariwisata, mulai dari pantai-pantai indah hingga situs sejarah dan budaya. Namun, kurangnya promosi dan fasilitas yang mendukung pariwisata membuat potensi ini belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga belum bisa berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Langkah-Langkah yang Diperlukan untuk Mengatasi Keterbelakangan

Untuk memajukan Pulo Aceh dan memanfaatkan potensi yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur: Investasi besar-besaran dalam pembangunan jalan, pelabuhan, dermaga, dan jaringan listrik harus menjadi prioritas. Akses yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas, mempercepat distribusi barang, dan membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi.

2. Peningkatan Fasilitas Publik: Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi fokus utama. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak di Pulo Aceh akan memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah. Fasilitas kesehatan yang memadai juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Potensi Lokal: Pengembangan potensi pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya perlu dilakukan dengan dukungan promosi dan fasilitas yang memadai. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada, termasuk sumber daya alam, budaya, dan keindahan alam.

4. Dukungan dan Insentif untuk Investasi: Memberikan insentif dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Pulo Aceh dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bisa berupa pembebasan pajak, kemudahan izin usaha, atau dukungan dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur.

Pulo Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan yang maju dan sejahtera. Namun, tantangan pembangunan yang masih tertinggal membutuhkan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk diatasi.

Dengan komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Pulo Aceh bisa menjadi contoh sukses bagaimana pengembangan wilayah pesisir dapat membawa manfaat yang signifikan bagi seluruh penduduknya. Mari kita dukung upaya untuk membangun Pulo Aceh yang lebih baik, demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Apa Langkah Selanjutnya?

Potensi besar yang dimiliki oleh Pulo Aceh harus segera dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Dengan pembenahan distribusi BBM subsidi, sektor transportasi boat dan pelabuhan yang manusiawi dan pengembangan infrastruktur serta sumber daya manusia, kawasan ini diharapkan bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Aceh Besar. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memaksimalkan potensi perikanan yang ada, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.